22/09 Merupakan agenda penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Maron tahun 2026 yang dihadiri oleh forkopimca dan juga lembaga desa yang turut menghadiri musyawarah desa untuk menetapkan RKPDes tahun 2026 yang dibuka oleh pimpinan musyawarah yaitu ketua BPD bapak Jupri yang menyampaikan bahwasanya apa yang hendak ditetapkan pada hari ini sudah merupakan tahapan akir dari rangkaian mulai penjaringan aspirasi masyarakat melalui RT RW dan juga tokoh masyarakat dan kemudian dilakukan rapat pra RKPDes antara pemerintah Desa Maron dan BPD yang dilakukan penyaringan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga anggaran yang ada.
Dalam menentukan Rencana Kerja yang nantinya akan menjadi acuan penetapan APBDes 2026 adalah tahapan proses yang merupakan rutinitas tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan akan menjadi acuan kerja pemerintah selama setahun kedepan dan merupakan program kerja prioritas hasil dari aspirasi masyarakat yang disetujui oleh pemrintah desa BPD dan juga Lembaga desa sebagai wujud kesesuaian anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat lewat DD untuk pembangunan agar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris kecamatan yang menyampaikan bahwasanya setiap penentuan kerja haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan peggunaan Dana Desa agar apa yang diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan mampu menjadi sarana untuk mencapai kemakmuran desa.